Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.
“Bagaimanapun Hambali adalah warga negara Indonesia. Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian,” ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam, dikutip Antara, 18/1/2025.
Yusril menjelaskan, Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali 2002. Hambali sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga berhasil ditangkap.
Hambali kemudian ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat. Akan tetapi, perkara Hambali belum mendapat kepastian hukum karena belum diadili oleh penegak hukum setempat.
Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa undang-undang yang khusus mengatur pemindahan narapidana atau transfer of prisoner sangat penting untuk Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa undang-undang tersebut penting demi menjamin kedudukan hukum pelaksanaan pemindahan narapidana, mengingat sudah ada negara lain yang meminta warga negaranya dengan status terpidana di Indonesia dipulangkan ke negara asal.
Mengenal Transfer of Prisoner
Secara sederhana transfer of prisoner adalah program kerja sama antarnegara berupa pemindahan narapidana. Transfer of prisoner juga dikenal dengan transfer of sentenced person (TSP).
Seperti diketahui, orang asing yang berada di negara tertentu wajib mengikuti aturan yang berlaku tanpa mengilangkan hak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Saat orang tersebut dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan tertentu, maka pelaku akan dihukum di negara yang bersangkutan.
Di tengah proses hukum tersebut, tahanan memungkinkan untuk dipindah ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah dari negara pemberi vonis. Hal ini juga berlaku di Indonesia.
Dasar hukum pemindahan tahanan antar negara diatur pada Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
“Dalam hal tertentu, Narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian,” demikian bunyiPasal 45 UU Pemasyarakatan.
Transfer of Prisoner Marry Jane di Indonesia
Penerapan skema transfer of prisoner terhadap Marry Jane, tahanan kasus narkoba yang divonis mati akan dilakukan. Penerapan ini sekaligus jadi sejarah baru di Indonesia.
Kisah Mary Jane Fiesta Veloso atau Mary Jane dimulai pada tahun 2010. Ia nyatakan bersalah karena kedapatan membawa narkoba ke Indonesia.
Mary Jane yang berkewarganegaraan Filipina ditangkap pada April 2010 di Bandara Internasional Adi Sutjipto Yogyakarta. Dalam penangkapan tersebut Mary Jane kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.
Mary Jane kemudian diadili di Indonesia dan divonis mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010. Pihak Mary Jane sendiri sempat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Jokowi pada tahun 2014. Namun permohonan tersebut ditolak.
Meski divonis mati, Mary Jane sempat mendekam Gunungkidul, tepatnya di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul.
Terkait kasus yang menimpa salah satu warganya, pemerintah Filipina diketahui melakukan negosiasi. Hasil dari negosiasi tersebut adalah rencana dilakukannya transfer of prisoner. Bahkan, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr., lewat akun Instagram resminya mengatakan bahwa Mary Jane akan segera pulang ke Filipina setelah pihaknya melakukan negosiasi dengan Indonesia.
“Menyusul upaya diplomasi dan konsultasi dengan pemerintah Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa, kami berhasil menunda pelaksanaan eksekusi matinya hingga tercapainya kesepakatan untuk membawanya pulang ke Filipina,” demikian keterangan Presiden Marcos, dikutip dari voi.id (20/12/2024)
Terkait kasus Mary Jane, Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof. Hibnu Nugroho memberikan tanggapan positifnya.
Dikutip dari Antara, wacana pemindahan Mary Jane ke Filipina adalah terobosan cemerlang. Namun ia mengingatkan agar pemerintah Indonesia memastikan dengan cermat perjanjian yang disepakati dengan Filipina dilakukan dengan setara.
“Itu sebagai bentuk terobosan yang harus seimbang dengan perjanjian negara lain. Artinya, kalau kita memindahkan satu, harusnya ada keseimbangan. WNI (terpidana) yang ada di Filipina juga harus dipindahkan ke Indonesia,” ucap Hibnu, dikutip Jumat, 22 November.
