Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan kelangkaan pupuk bersubsidi adalah dua isu penting yang memengaruhi masyarakat, khususnya di sektor ekonomi dan agrikultur. Kenaikan PPN menjadi 12% berdampak langsung pada daya beli masyarakat, sementara kelangkaan pupuk mengancam keberlanjutan sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung perekonomian di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Probolinggo. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kedua isu tersebut, mahasiswa Probolinggo menggelar kuliah umum dan aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Minggu, 29 Desember 2024.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa berusaha menyuarakan aspirasi rakyat kecil, terutama petani yang menjadi korban langsung dari kebijakan pemerintah. Para mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Probolinggo (PMII, GMNI, dan HMI) dan Aliansi BEM Probolinggo ini menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekira 700 massa secera serentak meminta pemerintah daerah untuk segera mencari solusi konkrit.
Dampak kenaikan PPN 12% terhadap Masyarakat Probolinggo
Kenaikan PPN menjadi 12% membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Probolinggo, terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah. Kabupaten Probolinggo, yang mayoritas penduduknya adalah petani, pedagang kecil, dan pekerja informal, menghadapi tekanan berat akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang dipicu oleh peningkatan tarif PPN.
Mahasiswa dalam aksi damai mereka menegaskan bahwa kenaikan PPN harga barang dan jasa, termasuk barang kebutuhan sehari-hari meskipun kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan dikecualikan dari pengenaan PPN. Kenaikan biaya distribusi dan produksi akibat tarif yang lebih tinggi tetap dapat mempengaruhi harga akhir di pasar. Dampak ini dikhawatirkan akan memperbesar beban biaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Para mahasiswa menyadari bahwa kebijakan tersebut justru akan memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
Kenaikan harga barang dan jasa akan menyebabkan biaya hidup semakin tinggi. Bagi masyarakat menengah ke bawah yang pendapatannya cenderung tetap atau tidak sebanding dengan kenaikan harga, akan mendorong mereka masuk ke dalam kelompok rentan miskin. kebijakan ini berpotensi menciptakan “efek domino,” di mana penurunan daya beli masyarakat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan lapangan kerja, hingga penurunan kualitas hidup. Kenaikan PPN tanpa kebijakan mitigasi yang memadai akan mengancam kelompok masyarakat paling bawah. Mereka akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya.
Kelangkaan Pupuk dan dampaknya pada Petani Probolinggo
Sebagai daerah agraris, Kabupaten Probolinggo sangat bergantung pada sektor pertanian. Namun, kelangkaan pupuk bersubsidi menjadi ancaman serius bagi produktivitas pertanian lokal. Banyak petani di Probolinggo melaporkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, sementara harga pupuk nonsubsidi terus melambung tinggi.
Dalam aksi damai mereka, mahasiswa membawa semangat kaum petani sebagai tulang punggung bangsa, yang tidak boleh dibiarkan menderita. Mahasiswa juga menegaskan bahwa kelangkaan pupuk menyebabkan penurunan hasil panen, yang tentunya berdampak langsung pada pendapatan petani. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan distribusi pupuk yang dinilai tidak transparan dan cenderung menguntungkan segelintir pihak.
Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah Daerah
Dalam demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:
- Peninjauan Kembali Kebijakan PPN 12%: DPRD Kabupaten Probolinggo harus mendorong pemerintah pusat untuk meninjau kembali rencana kenaikan PPN 12%, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
- Meminta DPRD Kabupaten Probolinggo untuk menekan Presiden untuk membuat Perpu tentang Undang-undang PPN yang berpihak kepada rakyat
- Peningkatan Transparansi dan Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi: mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan memastikan transparansi dalam alokasi pupuk melalui audit independen terhadap sistem e-RDKK.
- Pemberantasan Mafia Pupuk : DPRD harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas mafia pupuk, dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku penimbunan dan manipulasi distribusi pupuk bersubsidi.
- Peningkatan Sosialisasi dan Akses Teknologi bagi Petani: Mengupayakan program edukasi dan pendampingan bagi petani terkait penggunaan aplikasi e-RDKK, serta menyediakan fasilitas teknologi yang mendukung agar petani kecil dapat mengakses pupuk bersubsidi.
- Perlindungan Kelompok Rentan melalui Program Sosial: DPRD harus memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk program bantuan sosial, seperti subsidi langsung atau bantuan pupuk organik, guna melindungi kelompok rentan dari dampak kenaikan harga barang akibat PPN.
Aksi Damai sebagai Wujud Kepedulian
Aksi yang digelar mahasiswa berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Mereka tidak hanya sekadar berorasi, tetapi juga menggelar diskusi terbuka yang dikemas dengan kuliah umum terhadap anggota DPRD yang bersedia mendengar aspirasinya. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa menyampaikan kajian ilmiah tentang dampak kenaikan PPN dan kelangkaan pupuk, serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Aksi damai ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Dengan wawasan yang luas dan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat, mahasiswa mampu menjadi jembatan antara rakyat kecil dan pembuat kebijakan. Mereka tidak hanya menyuarakan masalah, tetapi juga menawarkan solusi yang didasarkan pada kajian ilmiah dan realitas di lapangan.
Aksi mahasiswa Probolinggo di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo menjadi refleksi dari semangat perjuangan generasi muda dalam membela hak-hak masyarakat. Kenaikan PPN 12% dan kelangkaan pupuk bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial yang harus diselesaikan bersama.
Mahasiswa berharap, melalui aksi ini, pemerintah daerah dan pusat dapat lebih peka terhadap kondisi masyarakat dan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat terwujud.
Penulis: Abdur Rahmad, Alumni Pesantren Nurul Jadid, Sekretaris I PC PMII Probolinggo, Pelayannya para pelayan kader PMII.
