Dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tanggal 15 Juli 2024, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan penurunan Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) di masyarakat. Menurutnya,penurunan ini adalah indikator semakin cueknya masyarakat terhadap praktik korupsi yang merajalela.
“Data BPS menunjukkan bahwa masyarakat semakin tidak peduli terhadap korupsi, dan hal ini sangat memprihatinkan bagi masa depan negara,” jelas Boyamin.
Boyamin menekankan bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan bagi keberlanjutan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, penurunan IPAK dapat menjadi indikasi bahwa pemerintah gagal menanggulangi masalah korupsi secara efektif.
“Jika pemerintah tidak menunjukkan komitmen yang jelas dan nyata, masyarakat akan semakin skeptis dan apatis terhadap upaya pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Boyamin menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga penegak hukum harus saling bertanggung jawab. Dia berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah dalam praktik korupsi harus dihentikan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
“Pemerintah harus menjadi teladan dalam memberantas korupsi agar masyarakat tidak merasa skeptis dan tetap percaya pada institusi,” jelas Boyamin.
Boyamin juga mengungkapkan bahwa tingginya angka korupsi memberikan dampak buruk bagi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Menurutnya, jika korupsi terus berlanjut, maka dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi akan berkurang.
“Jika situasi ini tidak berubah, dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi akan semakin menurun dan mengkhawatirkan,” kata Boyamin
Boyamin juga menyoroti perlunya langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Dengan demikian, diharapkan perbaikan dapat tercapai dalam persepsi antikorupsi di Indonesia.
Berbagai dampak turunnya IPAK 2024 yaitu; berkurangnya kepercayaan kepada lembaga pemerintah. Karena korupsi yang dilakukan pejabat publik, penyelenggara negara, hingga pejabat keuangan negara tentu akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Lalu, dampak dari IPAK menurun terlihat dari high cost ekonomi, baik transaksi keuangan di dalam maupun luar negeri. Dan bila semakin banyak kasus korupsi di suatu negara, maka negara lain akan melabeli negara tersebut high risk country. Hal ini berdampak pada sejumlah hal. salah satunya bunga pinjaman yang akan semakin besar dari luar negeri.
Semakin menurun IPAK Indonesia menunjukkan penerimaan negara dapat berkurang. Sebab, banyaknya pelaku korupsi yang merampok uang rakyat. Situasi ini pun menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif. Dengan high cost economy dan tidak ada kepastian hukum, bisa membuat investor kurang tertarik untuk berinvestasi. Hal ini juga berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan hingga pertumbuhan ekonomi yang minus.
Atas dampak tersebut, perlu sejumlah perbaikan yang dinilai bisa meningkatkan IPAK Indonesia. Perbaikan tersebut bisa dimulai dengan pejabat publik yang memberikan contoh baik dengan tak berbuat korupsi dan tak urusan dengan kepentingan partai politik.
Lalu, hal lainnya yang bisa dilakukan adalah penerapan good governance di sektor swasta dan publik yang ia nilai masih rendah. Selain itu, reformasi partai politik pun dinilai perlu untuk dilakukan.
Perlu juga mengatur dan mengawasi transparansi dana pemilu, penyelenggaraan pemilu bersih dari politik uang; membantu pembiayaan partai politik agar tak korup, memperkuat organisasi civil society, memperkuat demokrasi dan perlakuan yang sama terhadap warga negara.
Selain itu, perlu juga adanya fit and proper test kepada pejabat publik, penerapan corporate criminal liability bagi korporasi termasuk partai politik, adanya hukuman sosial bagi koruptor, DPR dan pemerintah perlu menyelesaikan RUU pembatasan transaksi tunai dan RUU perampasan aset hasil tindak pidana.
