Pemberian dukungan tersebut disebabkan karena individu atau kelompok telah menerima keuntungan atau manfaat tertentu dari kandidat atau partai tersebut. Praktik yang dapat merugikan demokrasi ini ternyata telah terjadi sejak masa kolonial Belanda dahulu. Syahdan, dalam sejarah politik Etis pernah terjadi dalam sejarah kita Indonesia.
Dikutip dari buku Revolusi Tak Kunjung Selesai karya Remy Madinier (2022), istilah politik balas budi pertama kali muncul pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Pengertian politik balas budi adalah praktik politik di mana seseorang atau sekelompok orang memberikan dukungan atau suara mereka pada seorang kandidat atau partai politik.
Saat itu, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang memaksa rakyat untuk menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda. Sistem ini kerap menimbulkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat. Beberapa tokoh Belanda yang peduli dengan nasib rakyat Indonesia, seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. Van Deventer, mengkritik sistem tanam paksa dan menuntut pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Van Deventer seorang ahli hukum dari Belanda, menulis artikel berjudul “Een Eereschuld” (Hutang Kehormatan) yang meminta pemerintah Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai bentuk balas budi atas sumber daya yang telah dieksploitasi.
Gagasan Van Deventer ini mendapatkan dukungan penuh dari Ratu Wilhelmina. Gagasan ini juga tersirat dalam pidatonya pada tahun 1901. Dukungan dari Ratu Wilhelmina juga dibuktikan melalui terbitnya kebijakan baru.
Kebijakan baru tersebut berisi mengenai program-program untuk para penduduk wilayah jajahan. Program itu bernama Trias Van Deventer. Program ini berisi mengenai tiga tujuan. tujuan-tujuan tersebut adalah Edukasi, Irigasi dan Transmigrasi.
Pemilihan umum menjadi instrumen demokrasi yang berprinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Kompetisi dan komunikasi jamak dilakukan dalam meraih dukungan, salah satu caranya dengan memanfaatkan politik etis atau politik balas budi. Filosofi masyarakat timur yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas mendorong hal ini relatif efektif dalam mobilisasi massa.
Permasalahan muncul manakala hal ini harus dibayar mahal oleh masyarakat dengan pola kepemimpinan pemerintahan yang tidak aspiratif. Dukungan masyarakat sangat perlu adanya, namun jangan sampai menjadi bumerang yang merugikan masyarakat apalagi jika melanggar ketentuan undang-undang,
Relasi simbiosis mutualisme antar pihak yang terbangun dalam proses pemilu merupakan fenomena yang harus dipastikan berada dalam jalur yang legal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai asli masyarakat Indonesia.
Paska pemilu 2024, satu per satu pendukung Prabowo Subianto di pemenang Pilpres 2024 kini mendapat jabatan sebagai komisaris di BUMN. Terbaru adalah aktor sekaligus relawan Prabowo, Fauzi Baadilla yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero). Sebelum Fauzi Baadilla, ada sejumlah pendukung Prabowo lainnya yang telah duduk sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.
Inilah sosok 9 pendukung Prabowo di Pilpres 2024 yang jadi komisaris BUMN.
Siti Zahra Aghnia
Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Muhammad Arief Rosyid Hasan dan istrinya Siti Zahra Aghnia. Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Muhammad Arief Rosyid Hasan dan istrinya Siti Zahra Aghnia.Siti Zahra Aghnia menjadi Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga per 1 Februari 2024. Ia memang tidak tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming.
Hanya saja, suaminya, Muhammad Arief Rosyid Hasan ikut masuk dalam timses Prabowo-Gibran. Muhammad Arief Rosyid Hasan yang merupakan mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) periode 2013-2015 adalah Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran. Masuknya Siti Zahra ke dalam jajaran dewan komisaris anak usaha Pertamina itu merupakan penambahan, bukan untuk mengganti posisi yang ditinggalkan komisaris lain.
Prabu Revolusi
Anggota timses Prabowo lainnya yang mendapat jabatan sebagai komisaris BUMN adalah Prabu Revolusi. Prabu Revolusi resmi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional pada 1 Februari 2024. Pria bernama Prabunindya Revta Revolusi itu dikenal sebagai pembawa berita, acara, hingga dosen. Sebelum bergabung dengan timses Prabowo-Gibran, Prabu juga sempat menjadi anggota Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD alias tim paslon 03. Ia bahkan sempat maju sebagai caleg dari Perindo di Pileg 2024. Namun, Prabu Revolusi dipecat dari TPN Ganjar-Mahfud.
Anto Mukti Putranto
Ia adalah Asisten Khusus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista sejak 2022. Pada 18 Maret 2024, ia diangkat menjadi komisaris independen PT Pindad.
Simon Aloysius Mantiri
Menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) per 10 Juni 2024. Ia mengisi posisi Komisaris Utama Pertamina yang kosong setelah ditinggal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Simon dikenal sebagai orang dekat Prabowo karena sudah puluhan tahun bekerjasama. Pada saat Pilpres 2024, Simon juga memegang jabatan strategis yaitu sebagai Wakil Bendahara di TKN Prabowo-Gibran.
Condro Kirono
Ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero). Saat Pilpres 2024, ia menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Condro Kirono adalah mantan perwira tinggi (Pati) di Polri dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. Ini adalah kedua kalinya Condro Kirono menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Pertamina. Sebelumnya, ia pernah mengisi jabatan serupa di perusahaan migas tersebut pada November 2019. Namun, pada Juli 2019, Condro Kirono dicopot dan dipilih menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.
Fuad Bawazier,
Hampir bersamaan dengan penunjukan komisaris PT Pertamina, Menteri BUMN, Erick Thohir juga merombak jajaran komisaris di Mining Industry Indonesia (MIND ID). MIND ID adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang beranggotakan PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk.
Grace Natalie
Grace Natalie merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI serta Wakil Ketua TKN, juga ikut ditunjuk menjadi komisaris MIND ID. Sebelumnya pada Mei 2024, iadiangkat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai staf khusus presiden.
Siti Nurizka Puteri Jaya
Ditunjuk menjadi komisaris utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
Fauzi Baadilla
Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero). Pengangkatan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pos Indonesia yang berlangsung Kamis (18/7/2024) kemarin. Di Pilpres 2024, Fauzi Baadilla yang juga dikenal seorang aktor film ini diangkat menjadi Koordinator Nasional Rumah Besar Relawan Prabowo 08 dikutip dari tribunnews.com tanggal 19/7/2024.
