Rambak.co – Ketegangan militer antara Thailand dan Kamboja mulai mereda setelah kedua negara sepakat untuk menarik pasukan dari wilayah perbatasan yang dipersengketakan. Langkah ini diambil menyusul insiden bentrokan bersenjata yang menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei lalu.
Dilaporkan oleh AFP, Senin (9/6/2025), perbatasan antara Thailand dan Kamboja telah menjadi titik konflik sejak 2008. Bentrokan yang terjadi secara sporadis selama bertahun-tahun telah menyebabkan sedikitnya 28 korban jiwa.
Insiden terbaru terjadi pada 28 Mei di kawasan yang dikenal sebagai “Segitiga Zamrud”, pertemuan wilayah perbatasan antara Kamboja, Thailand, dan Laos. Seorang prajurit Kamboja dilaporkan gugur dalam baku tembak tersebut.
Menanggapi situasi tersebut, pejabat militer dari kedua negara menggelar pertemuan pada Minggu (8/6), yang menghasilkan kesepakatan untuk mengatur ulang penempatan pasukan guna menurunkan tensi di wilayah tersebut.
Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyatakan bahwa diskusi antara pihaknya dengan pemerintah Kamboja telah berjalan positif. Dalam pernyataannya melalui platform X (sebelumnya Twitter), ia menyebutkan bahwa “kedua pihak sepakat melakukan penyesuaian posisi pasukan di wilayah konflik untuk meredakan ketegangan”. Diskusi lanjutan direncanakan akan digelar pada 14 Juni mendatang.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menegaskan bahwa kesepakatan itu mencerminkan niat baik kedua negara untuk menghindari eskalasi lebih lanjut, dengan mengembalikan pasukan ke posisi yang sesuai.
Mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, juga menyambut baik langkah ini, menyebut pendekatan melalui pemahaman bersama sebagai hal yang krusial untuk mencegah konflik berskala besar.
Sengketa perbatasan Thailand-Kamboja telah berlangsung lama, dengan garis batas sepanjang lebih dari 800 kilometer yang sebagian ditetapkan saat era kolonial Prancis di Indochina. Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2013 menyatakan wilayah sengketa tersebut milik Kamboja, Thailand belum mengakui keputusan tersebut.
Perdana Menteri Kamboja saat ini, Hun Manet, pada 2 Juni menyatakan bahwa pemerintahnya akan membawa kembali kasus perbatasan ini ke ICJ guna mencari penyelesaian hukum internasional.
