Sinergi Dakwah dan Hukum: LBH AP Muhammadiyah Jateng Gelar Rakorwil Strategis

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Rajardjo, S.H., M.Hum., memberikan perspektif ideologis mengenai gerakan ini. Ia menegaskan bahwa advokasi hukum merupakan manifestasi nyata dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Dalam perspektif Islam berkemajuan, membela hak-hak masyarakat adalah ibadah sosial yang harus dilakukan secara profesional.

Oleh rambak.co
17 Desember 2025, 20:22 WIB

Rambak.co, Surakarta Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sukses menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada Sabtu (13/12/2025). Mengusung tema besar “Sinergi Advokasi dan Dakwah Membangun Keadilan Berbasis Nilai Islam Berkemajuan”, forum ini menjadi tonggak penguatan peran strategis Muhammadiyah dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pengurus LBH AP daerah se-Jawa Tengah ini dirancang sebagai wadah konsolidas gerakan advokasi hukum dalam merespons dinamika sosial dan hukum yang kian kompleks di tengah masyarakat.

Acara dibuka dengan Keynote Speech dari Direktur D Tindak Pidana Umum (Tipidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H. Dalam paparannya, Sugeng menekankan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum (APH) dengan organisasi masyarakat sipil seperti LBH Muhammadiyah sangat krusial.

“Penting bagi kita untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang berintegritas, humanis, dan berpihak pada keadilan substantif,” ujar Sugeng, menggarisbawahi perlunya sinergi kuat antara negara dan lembaga bantuan hukum.

Advokasi Sebagai Instrumen Dakwah

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Rajardjo, S.H., M.Hum., memberikan perspektif ideologis mengenai gerakan ini. Ia menegaskan bahwa advokasi hukum merupakan manifestasi nyata dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Dalam perspektif Islam berkemajuan, membela hak-hak masyarakat adalah ibadah sosial yang harus dilakukan secara profesional.

Sejalan dengan hal tersebut, Kakanwil Kementerian Hukum RI, Dr. Danang A. Nugroho, S.H., M.H., memaparkan arah pembangunan hukum nasional. Ia memberikan panduan teknis mengenai pendaftaran Organisasi Bantuan Hukum agar terakreditasi dan diakui secara resmi oleh negara, guna memperluas akses keadilan bagi masyarakat luas.

Penguatan Kelembagaan LBH AP

Dari sisi internal, Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, S.H., membedah strategi penguatan kelembagaan. Ia memaparkan tantangan serta prospek LBH AP ke depan, terutama dalam menghadapi era digital dan kompleksitas kasus hukum publik.

Melalui Rakorwil ini, LBH AP PW Muhammadiyah Jawa Tengah secara resmi menegaskan kembali komitmennya untuk tetap konsisten mengembangkan advokasi hukum yang profesional dan berkeadilan. Sinergi antar-lembaga yang dibangun dalam forum ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Artikel Terkait