Gagasan menimbang ulang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan alasan efisiensi tata kelola pemerintahan tampak rasional di tengah tekanan fiskal dan kompleksitas birokrasi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, wacana tersebut menyimpan risiko serius: menggeser demokrasi lokal dari prinsip konstitusional menjadi sekadar persoalan teknokratis-administratif.
Dalam negara hukum demokratis, efisiensi tidak dapat dijadikan alasan untuk mereduksi hak politik warga negara. Demokrasi, termasuk di tingkat lokal, bukan beban tata kelola, melainkan fondasi legitimasi kekuasaan.
Pilkada sebagai Mandat Konstitusional
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis. Frasa ini bukan rumusan simbolik, melainkan perintah konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan daerah. Oleh karena itu, setiap upaya “menimbang ulang” Pilkada harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan semata dalam logika efisiensi anggaran atau stabilitas pemerintahan.
Menjadikan Pilkada sebagai variabel yang dapat dikompromikan demi efisiensi berpotensi menyempitkan makna demokrasi, seolah-olah partisipasi rakyat adalah biaya yang harus ditekan, bukan hak yang harus dijamin.
Otonomi Daerah dan Legitimasi Politik Lokal
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi dan medebewind (tugas pembantuan). Prinsip ini menegaskan bahwa otonomi daerah bukan hanya administratif, tetapi juga politis, yang salah satu instrumen utamanya adalah Pilkada langsung.
Kepala daerah hasil pilihan rakyat memiliki legitimasi politik yang kuat untuk:
1. Menjalankan urusan otonomi daerah
2. Menjadi mitra sejajar pemerintah pusat
3. Mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat
Jika Pilkada dilemahkan, maka kepala daerah berpotensi bergeser dari representasi kedaulatan rakyat menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pusat, yang bertentangan dengan semangat desentralisasi.
Bahaya Resentralisasi Terselubung
Prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan kemudian dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. PP ini menegaskan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada pemberi tugas.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam tugas pembantuan, daerah bertindak sebagai pelaksana, bukan sebagai pemegang kewenangan kebijakan. Oleh karena itu, semakin luas penggunaan instrumen dekonsentrasi dan tugas pembantuan, semakin penting keberadaan kepala daerah yang memiliki legitimasi demokratis kuat, agar pelaksanaan tugas pusat tetap berada dalam pengawasan publik daerah.
Jika Pilkada direduksi, sementara mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan terus diperluas, maka yang terjadi adalah resentralisasi kekuasaan secara terselubung. Daerah menanggung beban pelaksanaan dan dampak kebijakan, tetapi kehilangan kekuatan politik untuk mengoreksi atau menegosiasikannya.
UU Pemerintahan Daerah dan Prinsip Demokrasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menempatkan demokrasi, partisipasi masyarakat, dan keadilan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya, tata kelola yang efektif tidak dapat dipisahkan dari mekanisme demokratis, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung.
Masalah klasik Pilkada—politik uang, konflik sosial, biaya tinggi—bukanlah alasan konstitusional untuk mengurangi hak memilih rakyat. Masalah tersebut justru menunjukkan lemahnya penegakan hukum pemilu, bukan kegagalan demokrasi itu sendiri. Mengubah mekanisme Pilkada tanpa memperbaiki penegakan hukum sama dengan mengorbankan hak rakyat untuk menutupi kegagalan negara.
Menghindari Oligarkisasi Kekuasaan Lokal
Pengalaman sebelum Pilkada langsung menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah oleh elite cenderung melahirkan transaksi politik tertutup dan oligarkis. Pilkada langsung, meskipun tidak sempurna, membuka ruang kontrol publik yang lebih luas. Mengatasnamakan efisiensi untuk kembali pada mekanisme elitis justru berisiko mengulang kesalahan lama dengan wajah baru.
Efisiensi tata kelola pemerintahan memang penting, tetapi konstitusi tidak pernah menempatkan efisiensi di atas kedaulatan rakyat. Pasal 18 UUD 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan PP 19 Tahun 2022 justru menuntut penguatan kepala daerah sebagai subjek otonomi yang demokratis dan bertanggung jawab.
Alih-alih menimbang ulang Pilkada, yang lebih mendesak adalah menimbang ulang komitmen negara dalam menegakkan hukum pemilu, membatasi dominasi modal politik, dan memperkuat pendidikan politik warga. Demokrasi tidak runtuh karena terlalu mahal, tetapi karena terlalu sering dikorbankan atas nama efisiensi.
