Matahari belum lagi terbit di atas langit Jakarta, namun kegelapan di dalam ruang kerja darurat Gedung Badan Intelijen Ekonomi di kawasan Jakarta Pusat sudah dihalau oleh pendaran cahaya biru dari belasan layar monitor raksasa. Udara di dalam ruangan pengap itu berbau mesiu tipis, puntung rokok, dan kabel-kabel.
komputer yang panas karena dipaksa bekerja melewati batas normal selama empat puluh delapan jam terakhir. Di sinilah, di ruang bawah tanah yang kedap suara dan terisolasi dari jaringan internet publik ini, denyut nadi finansial rahasia Nusantara dipreteli hingga ke saraf-sarafnya yang paling kecil.
Kukuh Hermawan Santoso berdiri membisu di depan salah satu layar utama yang menampilkan peta tebaran satelit maritim. Mantel kulit hitamnya yang berat masih basah oleh sisa air hujan Jakarta. Wajahnya laksana pahatan batu cadas yang ditiup angin laut—keras, dingin, dengan sebaris luka parut horizontal di bawah tulang pipi kirinya, kenang-kenangan dari operasi senyap yang hampir merenggut nyawanya di pelabuhan intermodal laut dekat perbatasan beberapa tahun silam.
Ketika pintu baja ruangan itu berdesis terbuka, Kukuh tidak menoleh. Ia sudah tahu dari irama langkah kaki yang solid dan tenang di atas lantai beton bahwa pria yang masuk adalah AS Gembong Prakoso.
“Kau datang lebih cepat dari perkiraanku, Bung Gembong,” suara Kukuh berat, parau karena kekurangan tidur, namun memiliki resonansi yang tajam seperti gesekan pisau komando pada batu asahan.
Gembong melangkah mendekat, jas gelapnya tampak rapi meski ia baru saja melewati malam yang panjang dan melelahkan di Istana Bogor bersama Presiden dan Menkeu Purwo. “Presiden tidak memberi kita kemewahan untuk tidur, Bung. Perpu sudah ditandatangani. Sekarang, giliran kita yang harus menyediakan amunisi taktisnya di lapangan. Di mana dokumen itu?”
Kukuh tidak langsung menjawab. Ia merogoh saku dalam mantel kulitnya, mengeluarkan sebuah kotak tabung baja berukuran kecil berkode enkripsi militer tingkat tinggi. Dengan gerakan taktis yang presisi, ia memutar sandi mekanis pada tabung tersebut hingga terdengar bunyi klik yang halus. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah diska lepas (flash drive) bermaterial titanium yang dilengkapi dengan pemindai sidik jari biometrik.
“Di dalam benda kecil ini,” Kukuh mengangkat diska tersebut di antara ibu jari dan telunjuknya, menatapnya seolah sedang memegang sebuah hulu ledak nuklir aktif, “terdapat nama-nama, nomor rekening, manifest kapal hantu, hingga draf pembukuan ganda milik tiga puluh dua korporasi ekspor terbesar di negeri ini.
Dokumen ini saya namakan Berita Acara Kematian Makelar Seberang Selat. Nilainya? Tepat seratus lima puluh miliar dolar Amerika per tahun.”
Kukuh menancapkan diska itu ke dalam konsol utama komputer rahasianya. Seketika, layar raksasa di depan mereka meledak dalam grafik aliran dana, bagan struktur perusahaan cangkang (shell companies), dan garis-garis merah yang saling silang-menyilang membelah Selat Malaka, bermuara di satu titik berkerumun padat: wilayah distrik finansial Marina Bay dan Shenton Way, Singapura.
“Berdasarkan analisis intelijen finansial yang kami kumpulkan dengan menyusup ke dalam server bursa bayangan dan kliring bank lepas pantai,” Kukuh memulai pemaparannya, matanya berkilat memantulkan cahaya monitor, “angka seratus lima puluh miliar dolar itu bukan sekadar perkiraan abstrak atau asumsi politis. Itu adalah angka riil dari perampokan sistematis yang terorganisir dengan sangat rapi menggunakan tiga metode utama: under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil komoditas secara total.”Kukuh mengetuk papan ketik, memperbesar sebuah grafik yang menunjukkan skema ekspor nikel dari perut bumi Sulawesi menuju pelabuhan internasional.
“Metode pertama, under-invoicing,” kata Kukuh, suaranya mengandung gugatan humanisme yang kental yang memandang setiap angka kebocoran sebagai hak hidup rakyat yang dirampas. “Perhatikan perusahaan tambang bernama PT Nusantara Pukilanu Gikethowo, yang secara de facto dikendalikan oleh jaringan bisnis Marsekal Madya Sujud Isine Dunyo bekerja sama dengan sindikat importir hitam Jakarta. Ketika mereka mengeruk sepuluh ribu ton nikel kelas tinggi dari tanah Luwu, harga pasar internasional yang sah di Bursa Logam London (LME) adalah dua puluh ribu dolar per ton. Namun, di dokumen manifes ekspor dan nota pabean yang mereka serahkan ke Bea Cukai kita, mereka mencatatkan harga jual nikel itu hanya delapan ribu dolar per ton. Mereka sengaja membuat nilai ekspor kita terlihat kerdil di atas kertas negara.”
“Lalu ke mana selisih dua belas ribu dolar kali sepuluh ribu tonnya?” Gembong menyipitkan mata, meski ia sudah menebak alurnya.
“Itulah kebiadaban metode kedua: transfer pricing,” Kukuh memotong dengan nada sengit. “Nikel seharga delapan ribu dolar itu dijual secara legal di atas kertas kepada sebuah perusahaan cangkang bernama Apex Commodities Ltd yang beralamat di sebuah ruko kosong di Anson Road, Singapura. Perusahaan cangkang itu tidak punya tambang, tidak punya buruh, bahkan tidak punya kantor riil selain sebuah meja dan satu komputer.
Namun, Apex Commodities inilah yang kemudian menjual nikel tersebut kepada pembeli asli di Tiongkok atau Jepang dengan harga asli pasar internasional: dua puluh ribu dolar! Selisih keuntungan sebesar dua belas ribu dolar per ton kali sepuluh ribu ton mengendap utuh di akun bank mereka di Singapura. Bumi kita dihancurkan, buruh-buruh kita dibayar murah dengan upah minimum yang mengenaskan, namun keuntungan terbesarnya diparkir dengan aman di seberang selat tanpa tersentuh pajak satu persen pun oleh kementerian keuangan kita!”
Gembong berjalan mendekati layar, menyentuh garis-garis merah yang menunjukkan aliran dana tersebut. Di dalam kepalanya, ia melihat wajah-wajah anak petani sawit di Riau yang bertelanjang kaki, menatap truk-truk raksasa mengangkut buah emas hitam keluar dari tanah ulayat mereka, sementara para pemilik modalnya berjemur di atas kapal pesiar di Teluk Sentosa dengan uang hasil jarahan pabean.
“Ini bukan lagi sekadar penghindaran pajak, Kukuh,” kata Gembong, giginya
mengatup rapat. “Ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan bangsa. Ini adalah kejahatan kemanusiaan berkedok hukum dagang.”
“Dan metode ketiga adalah yang paling mematikan untuk stabilitas Rupiah kita saat ini: pelarian devisa hasil ekspor secara mutlak,” Kukuh melanjutkan, jarinya beralih menunjuk pada sektor kelapa sawit. “Bahkan untuk ekspor yang nilainya dicatat dengan benar pun, para baron kelapa sawit kita tidak pernah membawa pulang uangnya ke dalam sistem perbankan Nusantara. Devisanya ditahan di
bank-bank kustodian asing di Singapura seperti UBS, Credit Suisse, atau DBS. Mereka hanya mengirimkan remah-remah rupiah ke dalam negeri sekadar untuk membayar gaji buruh kebun, membeli pupuk, dan menyuap oknum-oknum aparat keamanan kita di lapangan agar menutup mata terhadap perluasan lahan ilegal mereka.”
Kukuh membalikkan tubuhnya, menatap Gembong langsung ke dalam matanya. “Seratus lima puluh miliar dolar per tahun itu setara dengan lebih dari dua ribu dua ratus triliun rupiah, Gembong! Jika uang itu berada di dalam negeri, jika uang itu mengalir melalui bank-bank pelat merah kita, nilai tukar Rupiah kita tidak akan pernah menyentuh angka Rp17.785 seperti malam ini. Pelemahan Rupiah ini adalah buatan! Singapura sengaja menjaga agar uang-uang hitam ini tetap berada di sana, karena jika uang seratus lima puluh miliar dolar ini ditarik pulang ke Jakarta melalui Perpu satu pintu milik Presiden Satrio, ekonomi jasa dan likuiditas perbankan Singapura akan kolaps dalam waktu kurang dari satu bulan!”
Gembong mengambil kotak tabung titanium itu, menimbangnya di telapak tangan. “Artinya, Singapura tidak akan tinggal diam. Mereka akan bertarung sampai mati untuk mempertahankan posisi mereka sebagai makelar dan pencuci uang hasil bumi kita.”
“Mereka sudah mulai bertarung,” sahut Kukuh dingin. Ia menekan tombol lain, menampilkan rekaman komunikasi satelit yang dicegat oleh sistem intelijen sinyal mereka. “Lihat ini. Sejak kemarin sore, sesaat setelah Presiden Satrio menyebut kata aparat ‘hijau dan cokelat’ dalam pidatonya, ada lonjakan komunikasi enkripsi tingkat tinggi antara markas intelijen luar negeri Inggris, MI6, di Vauxhall Cross, London, dengan perwakilan mereka di komando pertahanan udara Singapura.
Inggris berkepentingan menjaga pulau itu sebagai pangkalan taktis pengaruh mereka di Asia Tenggara melalui Five Power Defence Arrangements. Mereka melihat pidato Presiden Satrio sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan korporasi finansial City of London yang mengontrol jaringan perdagangan komoditas global.”
Gembong tersenyum, sebuah senyuman yang dingin, tajam, dan tidak menyisakan ruang untuk belas kasihan. “Mereka mengira kita masih hidup di abad ke-19, di mana mereka bisa mengirim satu kapal perang ke Selat Malaka lalu memaksa Sultan-Sultan kita menandatangani perjanjian penyerahan upeti. Mereka lupa bahwa hari ini, Presiden Satrio didukung oleh kemarahan kolektif rakyat yang sudah muak menjadi penonton di tanahnya sendiri.”
“Tapi jenderal-jenderal kita di dalam negeri adalah masalah terdekat kita, bung Gembong,” Kukuh mengingatkan, wajahnya menegang. “Dokumen di tanganmu itu membuktikan secara matematis bahwa Marsekal Madya Sujud Isine Dunyo dan Komisaris Jenderal Abdi Bondora Cetho menerima aliran dana bulanan dari perusahaan cangkang di Singapura sebagai upeti untuk mengamankan jalur logistik Shadow Fleet—kapal-kapal tanker hantu tanpa bendera resmi yang mengangkut minyak mentah dan nikel ilegal keluar dari pelabuhan-pelabuhan tikus di Selat Panjang dan Kalimantan Barat.”
Kukuh melangkah mendekati Gembong, suaranya merendah hingga ke batas desis yang berbahaya. “Malam ini, ketika Rupiah menyentuh Rp17.785, asosiasi importir hitam yang dipimpin oleh cukong-cukong sekutu para jenderal itu sedang bersiap melancarkan aksi mogok distribusi pangan dan barang modal. Mereka ingin menciptakan kesan di media massa bahwa kebijakan ekonomi Presiden Satrio menyebabkan kelangkaan barang dan inflasi liar. Mereka ingin memicu kerusuhan massa di Jakarta agar Presiden Satrio terpaksa membatalkan pengesahan Perpu komoditas satu pintu ini.”
Gembong mencengkeram tabung titanium itu erat-erat hingga buku jarinya memutih. “Mereka ingin bermain api di atas lumbung padi yang sedang kering. Kalau begitu, kita beri mereka api yang sebenarnya.”
Gembong memasukkan kembali tabung baja itu ke dalam saku jasnya. Ia menatap deretan monitor raksasa yang menampilkan angka kebocoran US$150 miliar itu untuk terakhir kalinya sebelum berbalik menuju pintu keluar. “Kukuh, pastikan tim khususmu memantau setiap pergerakan kapal tanker di Selat Malaka mulai detik ini. Jangan biarkan satu liter pun minyak atau satu ton pun nikel keluar melalui jalur ilegal. Jika oknum aparat berseragam mencoba menghalangi jalanmu, ingat Pidato Presiden di Senayan tadi siang: rakyat bersama kita, dan ponsel mereka sedang merekam. Kita seret para pengkhianat berseragam itu ke pengadilan terbuka.”
“Lalu apa langkahmu sekarang, Bung Gembong?” tanya Kukuh dari balik kegelapan ruangan.
Gembong menghentikan langkahnya di ambang pintu palka baja. Tanpa menoleh, ia menjawab dengan suara yang terdengar seperti ketukan palu hakim sejarah. “Aku akan membawa dokumen ini kepada Menkeu Purwo. Pagi ini, sebelum Bursa Efek Jakarta dan pasar valas dibuka, kita akan melepaskan dokumen ini ke publik. Kita biarkan rakyat tahu siapa saja bajingan berbaju wol mahal dan berseragam dinas yang selama ini meminum darah kemakmuran mereka. Kita paksa Singapura dan para jenderal itu bertarung di bawah terik matahari, di mana seluruh tipu daya mereka tidak lagi berguna.”
Pintu baja itu menutup dengan bunyi dentuman hidrolik yang solid. Gembong berjalan cepat menyusuri koridor beton bawah tanah yang dingin, melangkah menuju fajar Jakarta yang mulai merekah di ufuk timur. Di dalam sakunya, matematika kebocoran seratus lima puluh miliar dolar itu kini telah berubah menjadi sebuah detonator konspirasi ekonomi politik terdahsyat yang siap meledakkan kemapanan para penguasa modal seberang selat. Perang memperebutkan daulat bumi Nusantara telah memasuki babak yang paling berdarah. Bersambung.
