Gema tepuk tangan dari balkon atas lambat laun surut, menyisakan keheningan yang jauh lebih berat dan menekan di lantai bawah ruang paripurna Perwakilan Rakyat. Presiden Satrio Blokosuto masih berdiri kokoh di balik mimbar guntur. Ia tidak segera melanjutkan lembaran kertas di depannya. Matanya yang sewarna tanah basah bergerak lambat, menyisakan sapuan pandangan yang dingin ke arah deretan kursi undangan VIP sebelah kanan.
Di sana duduk berjejer para perwira tinggi, pemegang komando berseragam lengkap. Tanda jasa merayap di dada mereka bagai ulat emas, bersinar keangkuhan di bawah lampu kristal. Ada kilau lencana, ada wibawa tongkat komando yang diletakkan di atas paha berselimut kain wol tebal terbaik. Namun bagi Presiden Satrio, warna-warna itu tidak lebih dari sekadar tirai yang menutupi luka busuk di tubuh pertiwi.
Gembong Prakoso, yang berdiri membeku di balik bayang pilar marmer, merasakan perubahan arus angin di dalam ruangan. Ini adalah momen yang paling diwanti-wanti oleh tim analisis kepresidenan. Ini adalah keputusan Presiden Satrio untuk tidak sekadar mengetuk pintu perang dengan kapitalisme global, melainkan membakar sekalian jembatan kompromi dengan para feodal domestik.
“Saudara-saudara,” Presiden Satrio memulai kembali. Nada suaranya turun, berubah liris, berat, dan sarat dengan kepedihan yang biasa kita temukan dalam roman-roman rakyat tertindas. “Setiap kali saya terbang melintasi pulau-pulau kita, dari rimbunnya Sumatra, luasnya Kalimantan, hingga eksotisme pulau-pulau kecil di Maluku, mata saya disuguhi pemandangan yang sama. Hutan-hutan kita botak. Kulit bumi Nusantara dikelupas secara paksa, meninggalkan lubang-lubang menganga yang berair merah laksana darah kental. Di atasnya, kelapa sawit ditanam beratus-ratus ribu hektar secara ilegal, menembus batas hutan lindung, mengusir orang utan, mengubur hak-hak masyarakat adat yang telah menjaga tanah itu sebelum Republik ini lahir dalam angan-angan para pendiri bangsa,” tambahnya.
Presiden Satrio menjeda. Ia memegang tepi mimbar dengan kedua tangannya, tubuhnya condong ke depan, seolah hendak melompati sekat pembatas antara penguasa dan pengkhianat.
“Lalu saya bertanya kepada menteri-menteri saya, saya bertanya kepada para penegak hukum: mengapa ini bisa terjadi? Mengapa hukum kita mandul di hadapan traktor-traktor raksasa milik korporasi hitam? Mengapa kebun sawit liar seluas tiga kali lipat wilayah Singapura bisa eksis tanpa satu lembar pun surat izin resmi?”
Suara Presiden mendadak bergetar oleh amarah yang tertahan. “Jawabannya ringkas, namun menusuk ulu hati kita sebagai bangsa merdeka. Praktik haram itu subur karena ada yang menyiramnya setiap malam. Ada yang menjaganya dari endusan hukum. Dan siapakah mereka? Mereka adalah oknum-oknum aparat kita sendiri. Oknum yang mengenakan seragam kebanggaan rakyat. Oknum berseragam hijau dan cokelat!”
Blar! Kata-kata itu meledak tanpa ampun. Sebutan “hijau dan cokelat” menghantam dinding-dinding Senayan laksana peluru artileri yang telanjang. Di barisan kursi VIP, Marsekal Madya Sujud Isine Dunyo, seorang perwira tinggi militer dengan pengaruh gurita di sektor logistik, mendadak menegakkan punggungnya. Wajahnya yang biasa kemerahan berubah menjadi pias, lalu perlahan menggelap oleh amarah yang tertahan. Di sebelahnya, Komisaris Jenderal Abdi Bondora Cetho, kepala divisi hukum kepolisian yang memiliki jaringan bisnis keamanan di berbagai konsesi tambang batubara Kalimantan, memicingkan matanya. Jari-jarinya yang besar menepuk-nepuk pelan tongkat komandonya—sebuah gestur kegelisahan yang menyembunyikan ancaman laten.
Kedua jenderal itu saling melempar tatap mata yang sangat pendek. Hanya satu detik. Namun dalam dunia spionase ekonomi-politik, satu detik tatapan itu sudah cukup untuk menyepakati sebuah pemberontakan senyap. Itu adalah tatapan dingin, penuh kalkulasi, dan mengandung janji pembalasan.
“Mereka,” lanjut Presiden Satrio dengan telunjuk yang mengarah lurus ke depan, “menjual sumpah prajurit demi beberapa keping uang hitam. Di siang hari, mereka berdiri di bawah sang saka Merah Putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara lantang. Namun di malam hari, mereka berdiri di pos-pos penjagaan tambang liar, mengawal truk-truk pengangkut nikel ilegal menuju pelabuhan tikus, memastikan bahwa pelarian devisa ke seberang selat berjalan mulus tanpa gangguan! Mereka menerima upeti bulanan dari para cukong asing, sementara rakyat di sekeliling tambang mati perlahan karena menghirup debu silika dan meminum air sungai yang pekat oleh merkuri!”
Gembong memperhatikan bagaimana kamera televisi nasional yang menyiarkan langsung sidang ini mulai ragu-ragu. Para kru di ruang kendali siaran tampaknya panik; mereka bingung apakah harus terus menyorot wajah Presiden yang berapi-api atau mengambil gambar reaksi para jenderal yang tersindir. Namun Gembong telah menaruh orang-orangnya di stasiun TV nasional. Perintahnya mutlak: jangan ada pemotongan gambar. Biarkan seluruh rakyat melihat wajah-wajah yang ketakutan itu.
“Ini adalah mentalitas inlander yang paling hina!” suara Presiden Satrio meninggi, “Mentalitas budak yang merasa agung ketika bisa menindas bangsanya sendiri demi menyenangkan tuan-tuan kulit putih atau makelar asing di seberang sana! Seragam yang kalian pakai itu dibeli dari benang-benang yang ditenun oleh keringat petani, dikancingkan oleh rupiah-rupiah hasil keringat nelayan! Mengapa moncong senjata kalian justru berbalik melindungi para perampok kekayaan alam mereka?!”
Suasana di lantai bawah paripurna kini sepenuhnya membeku. Bahkan para anggota dewan dari partai oposisi yang biasanya gemar mengkritik keras, kini terdiam. Mereka sadar, Presiden Satrio sedang merubuhkan pilar-pilar kekuasaan informal yang selama ini mendanai faksi-faksi politik di Senayan. uang hitam dari tambang liar dan kebun sawit ilegal adalah bahan bakar utama pemilu di negeri ini, dan Presiden Satrio baru saja menuangkan bensin ke atasnya.
“Oleh karena itu,” Presiden Satrio memajukan tubuhnya, matanya tajam laksana elang, “saya tidak lagi bisa mempercayai laporan-laporan berjenjang yang sampai ke meja saya. Laporan yang sudah disensor, laporan yang sudah dibumbui kebohongan untuk menyenangkan hati atasan. Mulai hari ini, saya serahkan kepemimpinan penegakan hukum ini kepada pemilik sah republik ini: rakyat Nusantara!”
Satrio mengangkat ponsel pribadinya tinggi-tinggi ke udara.”Rakyatku di seluruh pelosok tanah air… Di mana pun kalian berada, jika kalian melihat, jika kalian tahu, ada kebun sawit liar merambah hutan desa kalian, ada tambang ilegal mengeruk bukit kalian, dan ada aparat—apakah dia memakai seragam hijau atau cokelat, apakah dia sersan atau jenderal—yang berdiri menjaga tempat maksiat ekonomi itu… jangan takut! Jangan mundur! Ambil ponsel kalian.
Videokan wajah mereka! Rekam nama mereka! Kirimkan video itu langsung ke nomor jalur khusus kepresidenan yang akan aktif mulai malam ini!”
Gemuruh sorakan dari balkon atas meledak seketika. Para mahasiswa berdiri, mengepalkan tangan ke udara. Ini adalah maklumat yang radikal. Presiden baru saja melakukan demokratisasi intelijen; ia mengubah dua ratus delapan puluh juta ponsel rakyat menjadi kamera pengintai yang mengancam setiap sudut bisnis haram para jenderal.
“Biar saya sendiri,” kata Presiden Satrio dengan nada yang pelan namun penuh penekanan tirani kedaulatan, “yang akan mencopot pangkat mereka di depan umum. Saya akan memastikan bahwa seragam kebanggaan negara tidak lagi menempel di tubuh para pengkhianat bangsa!”
Di balik pilar, Gembong Prakoso menarik napas dalam-dalam. Selesai sudah. Sabda Bumi Nusantara telah diucapkan. Uang hitam yang selama ini mengalir tenang dari pedalaman hutan hijau menuju akun-akun rahasia di Singapura kini harus menghadapi dinding penghalang bernama kemarahan rakyat yang terorganisir.
Saat sidang ditutup dengan dingin tanpa adanya ramah tamah, Gembong segera bergerak memotong jalur jalan Presiden menuju lift khusus. Di sepanjang koridor, aura permusuhan terasa begitu pekat. Beberapa ajudan jenderal menatap Gembong dengan pandangan menusuk, namun Gembong membalasnya dengan senyuman tipis yang dingin—senyuman seorang pria yang tahu betul bahwa dalam beberapa jam ke depan, laras-laras senapan di ibu kota mungkin akan bergeser arah.
“Mereka marah besar, Pak,” bisik Gembong saat mereka sudah berada di dalam limosin kepresidenan yang bergerak membelah kemacetan Jalan Gatot Subroto.
Presiden Satrio bersandar di kursi kulitnya, perlahan melepaskan kancing atas kemejanya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap menyala. “Biarkan mereka marah, Gembong. Sampaikan pada Kukuh Hermawan, malam ini juga, perketat pengamanan di sekitar kilang minyak strategis dan smelter nikel di Sulawesi. Jenderal-jenderal itu tidak akan bergerak sendiri. Mereka akan menggunakan tangan-tangan sindikat importir dan agen asing untuk membuat kekacauan di Jakarta agar perhatian kita teralih.”
Gembong membuka tablet enkripsinya, melihat arus laporan digital yang mulai masuk. “Nomor pengaduan kepresidenan baru aktif sepuluh menit, Pak. Dan kita sudah menerima lebih dari empat ribu kiriman video dari sektor hulu tambang di seantero negeri. Beberapa di antaranya menunjukkan wajah perwira menengah aktif secara jelas.”
Presiden Satrio menoleh ke jendela, menatap gedung-gedung tinggi Jakarta yang berkilau oleh lampu-lampu korporasi. “Tanah ini sudah terlalu lama menangis, Gembong. Uang hitam itu harus dihentikan, atau kita akan selamanya menjadi bangsa budak di tanah air kita sendiri.”
Limosin hitam itu terus melaju, membelah malam menuju Bogor, membawa serta draf-draf rahasia yang siap mengubah peta kekuasaan finansial Asia Tenggara. Di belakang mereka, di dalam kegelapan malam ibu kota, para penguasa berseragam dan pemilik uang hitam mulai menyusun barisan, bersiap melepaskan serangan balik yang tak kalah mematikan. Bersambung.
