Ruangan itu pengap, bukan karena pendingin udara raksasa gedung kura-kura Senayan itu mati, melainkan karena sejarah sedang menahan napasnya. Udara dipadati oleh ratusan helai napas manusia berpakaian wol mahal, minyak wangi luar negeri, dan lencana-lencana emas yang berkilau di bawah lampu kristal. Hari itu, 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional. Namun di dalam gedung rapat paripurna DPR RI ini, kebangkitan terasa seperti sebuah ironi yang tergantung rapuh di atas kepala orang-orang yang terbiasa menjual tanah airnya dengan harga diskon.
Di balik sebuah pilar marmer besar yang dingin, AS Gembong Prakoso berdiri tegak. Setelan jas gelapnya tidak mampu menyembunyikan pundaknya yang lebar—pundak seorang prajurit pemikir yang tahu betul bahwa peluru paling mematikan dalam abad ini tidak lagi keluar dari laras senapan, melainkan dari ujung pena para teknokrat dan ketukan palu para oligarki. Matanya yang tajam seolah menembus barisan kursi anggota dewan, menatap langsung ke arah podium utama di mana Presiden Satrio Blokosuto tengah merapikan lembaran-lembaran pidatonya.
Gembong tahu, di dalam tas kerja kulit yang dipegangnya dengan erat, terdapat angka-angka yang bisa membuat jantung seluruh menteri keuangan di Asia Tenggara berhenti berdetak. Tetapi hari ini, lembaran angka itu tidak akan dibacakan seperti laporan akuntansi yang menjemukan. Hari ini, angka-angka itu akan diubah menjadi sebuah maklumat perang.
Presiden Satrio melangkah ke depan mimbar. Langkah kakinya berat, berwibawa, mencerminkan watak seorang lelaki yang tumbuh dari tanah berdebu, bukan dari karpet merah akademis Barat. Ketika ia mendongak, tatapan matanya menyapu seluruh ruangan dengan dingin. Keheningan mendadak jatuh, mencekam dan mutlak. Bahkan desis mikrofon pun terdengar seolah mengancam.
“Saudara-saudara sekalian, para wakil rakyat yang terhormat,” Presiden Satrio memulai. Suaranya tidak tinggi, namun bergetar dengan frekuensi rendah yang menggetarkan dada. Itu adalah suara asli bumi Nusantara—berat, lambat, namun mengandung kepastian seperti tibanya musim hujan. “Hari ini kita memperingati kebangkitan nasional. Sebuah kata yang indah di atas spanduk, sebuah mantra yang manis di bibir para penembak jitu retorika. Namun saya bertanya kepada tanah yang kita pijak hari ini: siapakah sesungguhnya yang telah bangkit? Apakah rakyat yang punggungnya makin bungkuk mencangkul bumi, ataukah kantong-kantong para perantara yang duduk manis di seberang selat?”
Gembong Prakoso melihat beberapa anggota dewan di barisan depan mulai gelisah. Mereka menggeser posisi duduk, memperbaiki letak dasi, seolah-olah udara murni mendadak berubah menjadi gas beracun. “Nusantara,” lanjut Presiden Satrio, tangan kanannya terangkat tipis, jemarinya yang kokoh mencengkeram tepi mimbar, “adalah rahim ibu yang melahirkan kemakmuran bagi seluruh dunia. Kita adalah produsen kelapa sawit terbesar di kolong langit ini.
Di bawah tanah yang kita injak, nikel murni, emas, dan tembaga berhamburan bagai pasir tanpa batas. Kita memberi makan mesin-mesin industri Eropa, kita menerangi kota-kota besar di Asia, kita membuat baterai-baterai mobil mewah di Amerika menjadi hidup. Namun, lihatlah tangan-tangan kita sendiri. Mengapa tangan anak-anak kandung bumi ini tetap kosong dan gemetar?”
Jeda beberapa detik. Satrio membiarkan pertanyaannya menggantung, membiarkan kalimat itu meresap ke dalam pori-pori dinding gedung yang dibangun dari keringat rakyat itu.
“Sebuah anomali yang memuakkan telah berlangsung terlalu lama tanpa pernah digugat,” suara Presiden mendadak naik satu oktaf, laksana guntur yang membelah langit kering. “Kita yang menanam sawitnya, kita yang merawatnya di bawah terik matahari yang membakar kulit, kita yang menanggung kerusakan lingkungannya!
Namun mengapa harga jual minyak sawit kita harus ditentukan di Bursa Rotterdam? Mengapa harus mengemis pada angka-angka yang keluar dari komputer-komputer di Singapura? Siapa mereka? Mengapa pemilik rumah harus meminta izin kepada pencuri untuk menikmati isi dapurnya sendiri?”
Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di padang ilalang kering. Beberapa menteri di barisan kabinet tampak saling melirik. Menkeu Purwo Kusumo Yudistiro tetap duduk dengan punggung tegak, wajahnya laksana patung batu yang tak tergerak oleh badai, sementara di sampingnya, Gubernur Bank Nusantara, Kulino Wasis Artho, mulai mengeluarkan saputangan untuk menyeka keringat di dahinya yang lebar.
Satrio tidak memberi ruang untuk bernapas. Ia memukul meja mimbar dengan telapak tangannya. Brak! Suara itu menggema ke seluruh penjuru ruangan.
“Mula-mula, ketakutan kita dipelihara oleh ketidaktahuan, lalu oleh utang, dan kini oleh kepasrahan! Mulai hari ini, detik ini, saya instruksikan kepada seluruh jajaran kabinet: Nusantara akan menentukan harganya sendiri! Kita yang menentukan berapa harga satu ton nikel kita, berapa harga satu gram emas kita, dan berapa harga minyak sawit kita! Jika negara-negara industri itu menolak harga yang kita tetapkan, jika mereka mengancam kita dengan boikot, jika mereka membawa kita ke pengadilan internasional mereka yang agung dan penuh tipu daya itu, maka dengarkan sabda bumi ini: biarkan seluruh kekayaan alam itu tetap tersimpan dengan tenang di bawah tanah! Biarkan nikel itu terkunci di dalam dada pertiwi, biarkan emas itu tetap tertidur di kedalaman purba. Lebih baik kekayaan itu kita wariskan utuh untuk anak cucu kita di masa depan, daripada hari ini kita jual murah demi menyenangkan perut buncit para kapitalis asing!”
Gemuruh tepuk tangan meledak dari balkon atas, tempat rakyat jelata dan mahasiswa menonton jalannya sidang. Namun di lantai bawah, di kursi-kursi empuk anggota dewan dan perwakilan korporasi, yang ada hanyalah keheningan yang membeku. Itu adalah wajah ketakutan dari sebuah kelas sosial yang sadar bahwa zona nyaman mereka baru saja diledakkan oleh dinamit kata-kata.
Gembong Prakoso tersenyum tipis di balik kegelapan pilar. Ia tahu betul, kata-kata Presiden Satrio bukanlah gertakan sambal seorang politisi yang sedang mencari simpati pemilu. Itu adalah cetak biru dari sebuah konfrontasi total. Di dalam kepalanya, Gembong Prakoso sudah membayangkan telegram-telegram rahasia yang malam ini juga akan terbang dari kedutaan-kedutaan besar asing di Jakarta menuju London, Washington, dan terutama, sebuah pulau kecil di ujung semenanjung Malaya.
Presiden Satrio menurunkan intonasi suaranya, kembali ke nada yang lambat namun jauh lebih mematikan. Matanya menyipit, menatap tajam ke arah deretan kursi yang diisi oleh para petinggi keamanan dan pertahanan.
“Namun, saudara-saudara, musuh terbesar kita bukanlah kapal-kapal perang asing yang berpatroli di lautan. Musuh terbesar kita ada di dalam ruangan ini, ada di dalam kantor-kantor pemerintahan kita, ada di balik seragam-seragam yang dibeli dari uang pajak rakyat.”
Suasana semakin mencekam. Beberapa jenderal yang hadir dengan pakaian dinas upacara lengkap, dengan tanda jasa yang berderet di dada mereka, mendadak menegang.
“Praktik ilegal tidak akan pernah subur jika tidak ada pupuknya,” kata Presiden Satrio, suaranya kini dingin bagai es kutub. “Kebun sawit liar yang merambah hutan lindung kita, tambang nikel ilegal yang mengeruk isi bumi tanpa izin, penyelundupan batu bara di malam buta… semuanya bisa berjalan bertahun-tahun karena ada bentengnya. Dan siapakah benteng-benteng itu? Mereka adalah oknum-oknum aparat berseragam hijau atau cokelat!”
Deg. Kata “hijau” dan “cokelat” diucapkan dengan penekanan yang begitu telanjang. Sila-sila kehormatan militer dan kepolisian seolah dipertanyakan di depan altar tertinggi negara. Gembong Prakoso memperhatikan tangan seorang jenderal komandan pasukan khusus di barisan undangan tampak mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih, sementara seorang perwira tinggi polisi di sebelahnya mendadak batuk kecil, mencoba mengalihkan ketegangan yang merayap di tengkuknya.
“Mereka menerima upeti di bawah meja, sementara rakyat di sekitar tambang hanya mendapatkan debu dan air yang beracun. Mereka menjadi beking dari penyelewengan aset-aset negara. Kepada para oknum ini, saya katakan: waktu kalian sudah habis! Dan kepada seluruh rakyat Nusantara, di mana pun kalian berada, dari ujung Sumatra hingga tanah Papua, saya meminta kalian secara langsung: jika kalian melihat, jika kalian tahu ada aparat berseragam—tidak peduli
apa pangkatnya, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya—yang melindungi tambang liar atau perkebunan ilegal, ambil ponsel kalian! Videokan mereka! Laporkan langsung kepada saya melalui jalur khusus yang mulai malam ini dibuka oleh istana! Biar saya sendiri yang akan mencopot kehormatan mereka dari pundak mereka!”
Sebuah provokasi massa yang legal. Presiden Satrio baru saja memberikan senjata digital kepada dua ratus delapan puluh juta rakyat untuk memburu para pelindung modal haram. Ini adalah gaya Pancasilais sejati : mengembalikan hikmah kebijaksanaan langsung ke tangan rakyat banyak di depan lembaga permusyawaratan perwakilan, menempatkan Pancasila pada khittohnya melampaui sekat-sekat birokrasi feodal yang selama ini menyembunyikan kebusukan di balik jargon “stabilitas keamanan”.
Setelah menyampaikan kalimat penutupnya yang puitis namun mengancam, Presiden Satrio melangkah turun dari mimbar tanpa menunggu jabat tangan atau basa-basi dari pimpinan dewan. Ia berjalan lurus, pandangannya tertuju ke depan, diikuti oleh Gembong Prakoso yang segera merapat di belakangnya bersama tim pengamanan presiden.
Saat pintu besar ruang sidang paripurna tertutup di belakang mereka, atmosfer mendadak berubah. Mereka berjalan cepat menyusuri koridor VIP menuju kendaraan kepresidenan.
“Gembong,” panggil Presiden Satrio tanpa menoleh.
“Siap, Presiden,” jawab Gembong setengah berbisik sambil menyesuaikan langkah kakinya yang panjang.
“Malam ini, badai pertama akan datang dari pasar keuangan. Purwo sudah siap?”
“Menkeu sudah mengunci semua jalur, Pak. Tapi Kulino di Bank Nusantara… dia masih gemetar. Dia mengkhawatirkan angka Rupiah.”
Presiden Satrio mendengus pelan, sebuah tawa getir yang keluar dari hidungnya. “Kulino itu sekolahnya terlalu lama di Amerika. Dia melihat angka sebagai tuhan, bukan sebagai alat. Kabari Purwo dan Kukuh, kita rapat di Istana Bogor jam sembilan malam. Jangan ada yang terlambat. Dan pastikan jalur komunikasi kita bersih dari penyadapan.”
“Dimengerti, Presiden.”
Di luar gedung, matahari Mei bersinar terik, membakar aspal Jakarta. Mobil limosin kepresidenan antipeluru sudah menunggu dengan mesin yang halus namun bertenaga. Gembong membukakan pintu untuk Presiden Satrio, lalu menutupnya dengan bunyi klik yang solid—sebuah tanda bahwa mulai saat ini, pintu kompromi dengan sistem global telah resmi dikunci.
Gembong menatap langit Jakarta yang abu-abu oleh polusi dan ambisi. Ia tahu, dalam beberapa jam ke depan, khotbah guntur di Senayan tadi akan diterjemahkan menjadi kepanikan di papan bursa. Konspirasi ekonomi politik terbesar dalam sejarah modern Nusantara telah dimulai, dan tanah ini tidak akan pernah sama lagi. Sabda bumi telah diucapkan, dan kini, giliran darah dan keringat yang harus membayarnya.
Malam itu, Istana Bogor tenggelam dalam kabut tipis yang turun dari lereng Gunung Salak. Kebun raya yang mengelilingi bangunan kolonial peninggalan Gubernur Jenderal Van Imhoff itu tampak sunyi, namun di dalam Paviliun Dyah Pitaloka, ketegangan justru meruap seperti uap kopi yang pekat.
Di atas meja kayu jati besar, sebuah layar monitor menampilkan pergerakan pasar keuangan global yang berkedip kemerahan. Angka-angka itu bergerak cepat, meluncur turun seperti longsoran salju di pegunungan Alpen.
“Rupiah menyentuh Rp17.785 per dolar AS hanya tiga jam setelah pidato Bapak selesai,” suara Kulino Wasis Artho, Gubernur Bank Nusantara, terdengar bergetar. Tangannya yang memegang pena tampak kaku. “Ini adalah pelemahan terdalam sejak krisis moneter masa lalu. Pasar panik, Pak Presiden. Para spekulan di Singapura sedang melakukan short-selling massal terhadap mata uang kita. Mereka membanjiri pasar dengan Rupiah untuk memicu pelarian modal secara masif.”
Satrio Blokosuto duduk di kepala meja, perlahan menyulut rokok klobotnya. Asap tipis berbau cengkih menyeruak, memotong aroma wewangian mahal yang biasa dihirup oleh orang-orang berdasi di ruangan itu. Ia memandang Kulino dengan tatapan sabar seorang guru tua di desa.
“Kulino, anakku,” kata Presiden Satrio lembut, sebuah panggilan yang justru membuat sang Gubernur semakin tegang. “Berapa cadangan devisa kita malam ini?”
“USD 150,1 miliar, Pak,” jawab Kulino cepat, hapal di luar kepala. “Angka yang sebenarnya sangat kuat. Tetapi jika pelemahan ini terus terjadi, sentimen negatif akan menghancurkan indeks saham kita. IHSG malam ini sudah terkoreksi ke 6.353,01 poin. Para importir sudah mulai berteriak. Jika barang modal naik, industri kita bisa lumpuh dalam tiga bulan.”
“Dan bagaimana dengan sektor riil kita?” Presiden Satrio beralih memandang Menkeu Purwo Kusumo Yudistiro. Purwo, seorang pria berwajah tirus dengan rambut yang agak ikal, membetulkan letak kacamatanya. Di depannya bertumpuk map berlogo garuda emas. “PMI Manufaktur kita berada di level 53,3, Pak. Itu artinya pabrik-pabrik kita masih berekspansi dengan sangat kuat. Inflasi kita? 2,72 persen year-on-year. Sangat terkendali, berada persis di tengah rentang sasaran kita. Secara fundamental, ekonomi dalam negeri kita sehat, bahkan sangat tangguh. Pelemahannya Rupiah ini murni adalah anomali politis. Ini adalah serangan moneter yang dikomandoi dari luar.”
“Dikomandoi oleh siapa?” Satrio bertanya, meski ia sudah tahu jawabannya. Gembong Prakoso melangkah maju dari kegelapan sudut ruangan, menyerahkan sebuah tablet enkripsi kepada Presiden. “Singapura, Pak. Jaringan intelijen ekonomi kita di bawah pimpinan Bung Kukuh Hermawan telah mendeteksi aktivitas luar biasa di bursa berjangka komoditas dan pasar valuta asing mereka sejak sore tadi.
Otoritas moneter di sana tidak melakukan intervensi, malah terkesan membiarkan institusi finansial mereka menggoreng sentimen negatif atas pidato Bapak. Mereka panik karena pidato kedaulatan komoditas kita mengancam eksistensi mereka sebagai makelar utama hasil bumi Nusantara.”
Kukuh Hermawan Santoso, yang sejak tadi terdiam di dekat jendela sambil mengamati kegelapan kebun raya, berbalik. Wajahnya yang tegas dan penuh guratan luka kecil mencerminkan tahun-tahun panjang yang dihabiskannya di medan operasi senyap.
“Bukan hanya Singapura, Pak Presiden,” tambah Kukuh dengan suara berat. “Di belakang mereka ada City of London. Kami mendeteksi aliran dana taktis yang bergerak melalui skema Five Power Defence Arrangements. Inggris berkepentingan melindungi Singapura karena pulau itu adalah pelabuhan jangkar sekaligus mesin pencuci uang terbesar untuk aset-aset yang dilarikan dari Nusantara. Inggris mengerahkan pengaruh MI6 untuk mengonsolidasikan para importir dan eksportir hitam di dalam negeri kita agar menciptakan kekacauan sipil.”
Gembong membuka dokumen rahasia di layar utama ruangan. sebuah grafik rumit yang menunjukkan peta kebocoran anggaran negara. “Ini adalah angka yang sebenarnya, Pak. Setiap tahun, negara kita kehilangan tidak kurang dari US$150 miliar akibat praktik tiga serangkai: under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa yang dilakukan oleh para baron komoditas. Mereka menambang di tanah kita, mengeduk nikel dan sawit kita, tetapi mencatatkan ekspornya di Singapura
dengan harga yang dimanipulasi agar terhindar dari pajak. Uang aslinya? Disimpan di bank-bank lepas pantai di sana, lalu dipinjamkan kembali ke pengusaha kita dengan bunga tinggi. Kita dirampok di siang bolong dengan metode akuntansi modern!”
Satrio mengembuskan asap rokoknya dalam-dalam. Matanya berkilat menatap angka US$150 miliar itu. “Seratus lima puluh miliar dolar… dalam rupiah itu setara dengan lebih dari dua ribu triliun. Hampir menyamai seluruh anggaran belanja negara kita dalam setahun. Dan uang itu mengalir ke seberang selat untuk
menghidupi gedung-gedung pencakar langit mereka, sementara anak-anak di pedalaman Kalimantan dan Sumatra harus berjalan kaki belasan kilometer melintasi lumpur hanya untuk sampai ke sekolah yang atapnya bocor.”
“Tapi Pak,” Kulino menyela, suaranya naik satu oktaf karena panik. “Total utang pemerintah kita akan menyentuh Rp9.920 triliun pada akhir Juli 2026 ini! Pokok utang yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp833,96 triliun, belum lagi bunga utang di APBN yang sebesar Rp599,44 triliun! Biasanya kita melakukan refinancing—menerbitkan surat utang baru untuk membayar yang lama. Jika kita mengonfrontasi pasar internasional sekarang, tidak akan ada yang mau membeli obligasi kita! Kita bisa mengalami gagal bayar, Pak! Satu-satunya jalan menyelamatkan Rupiah adalah mengajukan stand-by credit ke IMF!”
Mendengar kata “IMF”, suasana ruangan mendadak drop hingga ke titik beku. Satrio meletakkan sisa rokok klobotnya di asbak kuningan. Gerakannya pelan, namun intensitas di matanya membuat Kulino langsung terdiam.
“IMF?” Presiden Satrio mengulangi kata itu dengan nada yang amat getir. “Kulino, apakah sejarah tidak pernah mengajarkan apa-apa pada kepalamu yang pintar itu? Tahun 1998, ketika bangsa ini bertekuk lutut di depan meja Michel Camdessus, apakah mereka menyelamatkan kita? Tidak! Mereka membedah dada bangsa ini, mengambil jantungnya, dan menjual aset-aset strategis kita kepada asing dengan harga sepeser! Mereka datang bukan sebagai tabib, melainkan sebagai hering yang menunggu singa mati!”
Presiden Satrio berdiri, berjalan mendekati Kulino, lalu meletakkan tangannya yang besar di pundak sang Gubernur. “Aku tidak akan pernah menerbitkan utang baru untuk membayar utang lama kepada mereka. Kita tidak akan menjadi bangsa pengemis yang menggadaikan kedaulatannya demi selembar kertas hijau bernama dolar. Jika utang itu jatuh tempo, kita bayar dengan keringat kita sendiri, bukan dengan menjerat leher anak cucu kita dengan tali baru.”
“Tapi bagaimana caranya, Pak?” Kulino berbisik, nyaris tanpa tenaga. Satrio menoleh ke arah Purwo dan Gembong. “Gembong, tunjukkan pada Gubernur kita yang terhormat ini, apa yang disebut dengan jurus master Taichi ekonomi.”
Gembong menekan tombol di tabletnya. Sebuah draf dokumen negara dengan kop kepresidenan muncul di layar. Judulnya tertulis dalam huruf kapital yang tegas: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG KEDAULATAN KOMODITAS DAN PENGELOLAAN TRANSKASI SATU PINTU.
“Ini adalah serangan balik kita, Pak Gubernur,” kata Gembong, suaranya tenang namun sarat akan determinasi. “Ketika nilai Rupiah melemah seperti sekarang, bagi teori Barat yang Anda pelajari, ini adalah bencana. Tetapi bagi kami, ini adalah momentum emas. Kita akan membalikkan gaya dorong serangan lawan untuk menghancurkan mereka sendiri.”
Purwo menjelaskan dengan nada teknokratisnya yang dingin. “Melalui Perpu ini, kita memberikan makna absolut dan operasional pada Pasal 33 UUD 1945. Mulai minggu depan, seluruh ekspor komoditas strategis—nikel, emas, bauksit, tembaga, dan minyak sawit—tidak lagi boleh dilakukan oleh perusahaan swasta secara langsung. Semua harus melalui satu pintu: BUMN Ekspor Komoditas Strategis yang baru kita bentuk.”
Kulino terbelalak. “Monopoli negara? Dunia internasional akan mengamuk! Mereka akan menuduh kita melakukan nasionalisasi sepihak!”
“Biarkan mereka mengamuk,” sahut Satrio dingin.
“Bukan hanya itu, Kulino,” Purwo melanjutkan, seulas senyum tipis muncul di wajahnya. “Perpu ini juga menegaskan bahwa seluruh transaksi pembelian komoditas dari BUMN tersebut wajib menggunakan mata uang Rupiah, atau menggunakan mekanisme local currency settlement dengan negara pembeli langsung. Tidak boleh ada dolar AS, tidak boleh ada perantara di Singapura. Mengapa ini menguntungkan? Karena saat ini Rupiah sedang murah di angka
Rp17.785. Bagi negara industri seperti Tiongkok, India, dan Jepang, harga nikel dan sawit kita yang dihargai dengan Rupiah murah ini menjadi sangat atraktif. Mereka akan berebut membeli dari kita! Tetapi untuk membelinya, mereka harus memburu Rupiah di pasar internasional. Apa yang terjadi jika permintaan terhadap Rupiah
melonjak drastis secara organik?”
Mata Kulino melebar saat logika moneter itu meresap ke dalam otaknya. “Rupiah…
Rupiah akan menguat tajam secara organik karena didorong oleh kebutuhan riil terhadap komoditas kita, bukan karena spekulan atau intervensi pasar.”
“Tepat,” kata Gembong. “Dan karena ekspornya satu pintu melalui BUMN, tidak akan ada lagi under-invoicingatau transfer pricing. Seluruh devisa hasil ekspor sebesar US$150 miliar yang selama ini menguap ke Singapura akan masuk utuh ke dalam sistem perbankan dalam negeri kita. Cadangan devisa kita tidak lagi hanya USD 150 miliar, melainkan bisa menembus USD 300 miliar dalam waktu singkat. Kita akan mencekik bursa komoditas Singapura hingga kering.”
Ketegangan di wajah Kulino perlahan mencair, berganti dengan rasa kagum yang samar. Ia memandang Presiden Satrio, menyadari bahwa pria di depannya ini bukan sedang melakukan bunuh diri politik, melainkan sedang merancang sebuah mahakarya geopolitik ekonomi yang luar biasa berani.
“Namun, ini adalah perang terbuka,” Kukuh Hermawan mengingatkan, suaranya memecah keheningan. “Para sindikat importir di dalam negeri tidak akan tinggal diam. Ketika Rupiah melemah, bisnis mereka hancur karena mereka harus membeli barang dari luar negeri dengan harga mahal. Mereka terbiasa dengan Rupiah yang menguat karena di situlah keuntungan mereka berada. Malam ini, mereka sedang berkumpul di sebuah hotel di Jakarta Pusat bersama agen-agen dari seberang selat. Mereka merencanakan sabotase.”
Presiden Satrio berjalan kembali ke mejanya, mengambil Perpu yang sudah dicetak, lalu menandatanganinya dengan goresan pena yang mantap dan tajam. Bunyi goresan pena itu terdengar seperti suara pedang yang dicabut dari sarungnya.
“Gembong,” kata Presiden Satrio sambil menyerahkan dokumen yang masih basah oleh tinta itu. “Umumkan Perpu ini besok pagi sebelum bursa dibuka. Dan Kukuh… aktifkan seluruh jaringan Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Kita harus memastikan rakyat di akar rumput tidak terkena imbas psikologis dari perang di atas ini. Alokasikan 11,8 persen APBN kita untuk memastikan anak-anak kita makan makanan bergizi gratis, pastikan sembako di desa-desa tetap murah melalui koperasi tanpa jaminan. Jika perut rakyat kenyang, fondasi kita kuat, badai apa pun di tingkat makro tidak akan bisa merobohkan rumah ini.”
Satrio menatap ke luar jendela, menembus kegelapan malam menuju arah laut utara, di mana Selat Malaka membentang tenang namun menyimpan bara. “Mereka mengira kita adalah bangsa inlander yang akan ketakutan ketika mata uangnya diguncang. Mereka lupa, tanah ini merdeka bukan karena hadiah dari bankir London atau Singapura. Tanah ini merdeka karena sabda bumi yang menuntut keadilan. Dan malam ini, sabda itu telah dimulai.”
Gembong memberi hormat dengan takzim. Di dalam dadanya, genderang perang telah bertalu-talu. Ia tahu, esok hari, fajar yang terbit di atas Nusantara bukan lagi fajar yang biasa. Itu adalah fajar dari sebuah bangsa yang sedang bangkit untuk merebut kembali takdirnya. BERSAMBUNG
